Menilik MBG dari Kacamata Alumni Penerima Beasiswa GREAT Edunesia di BOCOR AMAT Edisi: Masih Berdebat (tentang) Gizi (MBG)?
Bogor – Mengokohkan peran alumni penerima beasiswa pendidikan, GREAT Edunesia kembali menghelat BOCOR AMAT edisi Masih Berdebat (tentang) Gizi (MBG)? yang dilaksanakan daring sebagai rangkaian Ramadan Eduaction Festival 2026. Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri ialah program pemerintah yang kehadirannya hingga kini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait pelaksanaan dan kesiapan negara untuk menyiapkan dana, memilih target serta sasaran yang tepat, membangun infrastruktur program, dan efektivitasnya kepada masyarakat.
Bersama alumni yang ahli di bidangnya seperti Ary Santoso, Alumni Beasiswa Aktivis Nusantara (BAKTI NUSA) 1 dan Staf Khusus Ka BGN Bidang Data dan Perencanaan; Boimin, Alumni Etos ID dan Research fellow PKSPL-IPB Divisi Bioteknologi Kelautan dan Pangan; Azizah, Alumni SGI 5, Alumni Fasilitator SLI, dan Asisten Lapangan SPPG Bakti Agung Sulawesi; dan Tira Mutiara, Alumni Etos ID dan Peneliti IDEAS GREAT Edunesia; kegiatan ini mengajak masyarakat membahas sisi lain MBG yang diklaim menumbuhkan ekonomi Indonesia.
Ary Santoso mengatakan jika ingin memberdayakan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan intervensi konkret secara nyata, salah satunya lewat MBG. Sebab, jelasnya, MBG memiliki nilai strategis menyediakan asupan bergizi bagi anak-anak yang nantinya berelaborasi dengan pendidikan, ekonomi, dan serapan tenaga kerja guna menyambut Indonesia Emas 2045. Ary tak memungkiri jika di lapangan banyak hal terjadi, termasuk isu “bagi-bagi kue”, namun ia menegaskan BGN terus melakukan improvisasi sistem desain dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sesuai juknis.
Sementara menurut Boimin MBG sangat bisa menjadi off-tacker; Buat Boimin MBG seharusnya menjadi instrumen mewujudkan pendorongan kedaulatan pangan Indonesia sehingga bisa bekerja sama dengan beberapa kementerian yang memiliki program serupa. Ia menambahkan, jangan sampai MBG menjadi program penyerang keamanan pangan di Indonesia karena sangat rawan jika tanpa pengawasan. Boimin berharap berharap MBG mampu menjadi media untuk menerapkan Gastronomi Nusantara; Jadi lidah orang Indonesia bisa mengecap rasa Indonesia, anak-anak di Papua bisa mengecap rasa masakan daerahnya atau daerah lain, tak harus setiap hari mungkin sebulan sekali atau dua minggu makan makanan dari daerah lain, tidak semua diseragamkan nasi, ayam, telur, tempe, buah, roti, dan makanan Ultra-processed food (UPF).
Program MBG menyasar siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, di mana bantuan diberikan dalam bentuk seporsi makanan yang terdiri dari nasi dan lauk-pauk. Pemerintah menetapkan harga acuan satu porsi sebesar Rp 10.000. Harga itu menuai kritik karena dinilai tidak cukup memenuhi standar gizi yang layak.
Azizah yang sekarang menjadi Asisten Lapangan SPPG di Sulawesi menerangkan apabila di daerahnya SPPG setempat harus memastikan semua baik-baik saja, mulai dari nilai gizi, mau menerima masukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dan mengatasi komplain sebaik mungkin. Ia mengaku selama bekerja di SPPG sebisa mungkin mematuhi SOP yang berlaku. Ketika ditanya terkait kepemilikan Dapur MBG perlu bermodal besar, Azizah menjelaskan jika pemerintah membuka peluang buat siapapun yang ingin menjadi mitra; mereka harus memiliki modal besar, tandasnya, karena tak ingin di pertengahan jalan Dapur MBG berhenti tiba-tiba. Di tengah polemik MBG, Azizah menyampaikan bahwa di Sulawesi MBG menjadi sarana pengenalan makanan baru kepada siswa dan membuat ibu hamil serta menyusui lebih rajin ke Posyandu.
Sementara di sisi lain, Tira Mutiara mengungkapkan, MBG perlu selalu dievaluasi dan perlu didesain ulang, IDEAS merekomendasikan jika program MBG dilakukan di daerah-daerah prioritas, dari 169 daerah prioritas yang masuk ke dalam 3 kategori dibagi lagi menjadi 10 daerah super prioritas. Secara teori, kehadiran MBG tentu akan sangat membantu perekonomian sekaligus peningkatan gizi, hanya saja, tegas Tira, tata kelola yang mendesak untuk segera diperbaiki. Kasus keracunan semoga bisa menjadi pelajaran penting yang perlu diperhatikan untuk perbaikan ke depannya. Jangan sampai adanya kasus keracunan malah memudarkan tujuan dasar dari diluncurkannya program tersebut.
Menutup kegiatan Tira secara gamblang mengatakan jika SPPG juga perlu melibatkan sekolah, orang tua, dan guru. Jadi mereka bisa berperan dalam pengawasan, memberi masukan, dan tak hanya sekadar bagi-bagi jatah MBG semata supaya semua elemen terlibat dan program berjalan maksimal.
