BOCOR AMAT: Melihat Konflik Iran dan Board of peace dari Sisi Penerima Beasiswa Pendidikan GREAT Edunesia
Bogor – Keikutsertaan Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan Trump menuai banyak kontroversi hebat di masyarakat. Kritik muncul terkait netralitas RI, risiko keterlibatan dalam konflik Timur Tengah, serta beban biaya keanggotaan. Kondisi semakin memanas karena konflik Iran-Israel meningkat drastis menjadi konfrontasi langsung yang ditandai serangan udara Israel ke Teheran, serangan rudal Iran ke Israel, dan ancaman penutupan Selat Hormuz.
Dalam BOCOR AMAT edisi: Iran Under Attack: Bored of Peace? GREAT Edunesia mengajak masyarakat menyoroti isu tersebut bersama para alumni penerima beasiswa yang mumpuni di bidangnya seperti Salma Abiyya, Alumni Bakti Nusa 13, Alumni Hukum Internasional FH UGM; Izzul Muslimin, Alumni Etos ID 2014, Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian; dan Iid Misbahuddin Nafis, Alumni BAKTI NUSA 6, Diplomat Kemenlu RI.
Dalam kesempatan tersebut Salma menyampaikan, langkah yang diambil Amerika merupakan langkah ambigu di mana mereka mengelu-elukan perdamaian justru melanggar hak konstitusi negara lain. Serangan udara Israel dan AS ke Iran, timpal Salma, dikritik sebagai tindakan ilegal oleh komunitas internasional meski sebagian menilai serangan tersebut sah dalam konteks “pembelaan diri” atas ancaman nuklir Iran. Salma menegaskan banyak cara bisa dilakukan buat melemahkan pergerakan Israel selain lewat diplomasi bilateral, salah satunya melalui gerakan boikot. Meskipun, kata Salma, gerakan ini hanya berada di tataran grass roots namun bila dilakukan terus menerus akan berpengaruh terhadap pergerakan Israel.
Setali tiga uang dengan Salma, Izzul melihat dari standing point di mana ia menyoroti Amerika dan Israel sebagai musuh bersama yang tak segan menyerang membabi buta bahkan melakukan genosida di Palestina. Ia melanjutkan, walaupun Iran basisnya syiah tetapi tindakan dua negara itu jangan dinormalisasi. Buruknya, imbuh Izul, Amerika dan Israel mengatakan tidak memulai peperangan, alih-alih berkata ingin menghentikan peperangan, padahal keduanya terlebih dulu menyerang Iran. Terkait BoP, cetus Izul, Indonesia dinilai menjauhkan komitmen kemerdekaan Palestina, berpotensi melanggar hukum internasional, dan terlibat dalam kepentingan geopolitik AS. Bagi Izul ada dua langkah praktis yang bisa dilakukan pemuda dan masyarakat terkait Israel yakni terus melakukan boikot produk terafiliasi, tak lelah berisik di media sosial, dan terus menyuarakan kegelisahan bersama.
Sementara Iid yang pernah bekerja di KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) Jeddah mengatakan bahwa pemerintah menyiratkan keikutsertaan Indonesia dalam BoP tak sekadar bentuk normalisasi hubungan, melainkan bagian dari upaya memastikan kepentingan Palestina tetap diperjuangkan dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian dan rekonstruksi.
Lalu keputusan Indonesia bergabung di BoP melalui proses mendalam, berjenjang, dan berkelanjutan. Ia menjelaskan jika arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah yaitu tetap pada prinsip two state solution, namun ia mengapresiasi warga Indonesia yang melek kebijakan luar negeri dan menjadi konsumsi luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iid menambahkan di konteks konflik Iran pemerintah Indonesia juga tidak diam saja, pemerintah menyimak perkembangan yang ada serta merumuskan strategi. Iid mengemukakan, di level kepemudaan atau masyarakat ia mempersilakan berisik dengan cara asyik lewat beragam ekspresi positif hingga diskusi; hanya saja di level nasional posisi dasar Indonesia dirumuskan berdasar kesepakatan antara eksekutif dan legislatif lewat Kemenlu yang membawahi politik luar negeri dan politik internasional.
Iid menghimbau supaya masyarakat tetap mengikuti berita terkini dari portal berita valid dan sudah terverifikasi.
