Diskusi Kopi Pena Makmal Pendidikan Angkat Kemerdekaan Demokrasi Riset dalam Survei
Bogor – Makmal Pendidikan LPI DD menghelat Diskusi Kopi Pena yang diadakan daring dan dihadiri 51 peserta. Diskusi ini berKolaborAksi dengan POLGOV, HMP FISH UGM dan DISKOMA UGM. Bersama dua panelis ahli M. Fauzul Adzim, Advokat Pemerhati Demokrasi dan HAM & Alfath Indonesia, Praktisi Akademik Dosen Departemen Politik dan Pemerintah UGM. Tema kali ini unik dan spesial, karena isu Survei Elektabilitas Pemimpin masih menjadi sorotan publik menjelang pemilu 2024. Tak bisa dipungkiri, banyak Lembaga survei pun merilis penelitiannya menilai ketokohan para calon presiden juga tokoh-tokoh pemimpin lainnya.
“Indonesia adalah negara hukum dan berkedaulatan rakyat, maka artinya regulasi-regulasi di negara kita diupayakan untuk menjaga kedaulatan bagi rakyat, dan survei elektabilitas merupakan ejawantahan dari hukum dan kedaulatan rakyat, di mana kita bisa melihat para pemimpin dari sudut ilmiah. Namun, perlu menjadi sorotan adalah survei-survei tadi memiliki rambu-rambu hukum agar tidak menjadi survei dengan tindak kejahatan di mana ada kewenangan untuk melakukan kebohongan publik,” tegas bung Fauzul dalam forum. Maka rakyat dan para adokat penting untuk mengawal proses survei ini agar taat regulasi hokum dengan memberikan hasil yang baik dan benar secara ilmiah bisa dipertanggung jawabkan
“Data itu netral, yang membuat data itu berpihak pro dan kontra adalah pihak pengumpul dan penyebar data. Maka sebagai ilmuan, apakah itu dosen, peneliti, mahasiswa, jurnalis dan lainnya boleh salah dalam memilih metode atau memberikan rekomendasi, namun sangat tidak beretika jika berbohong karena akan menciderai proses keilmuan itu sendiri,” pungkas Alfath. Di akhir sesi forum ia mempertegas bahwasannya data yang diterima secara bebas merupakan data yang sudah tergiring dalam prosenya bisa jadi salah namun tidak boleh berbohong jika saya ada transparansi data maka setidaknya hal tersebut bisa membuat posisi netral.
Pembahasan hingga sore tadi masih menyisakan banyak pertanyaan, ini berarti polemik isu survei elektabilitas dalam hal kemerdekaan demokrasi masih menjadi PR dalam negeri kita. Dan LPI DD sampai hari ini selalu merekomendasikan untuk mengedepankan riset mewujudkan kualitas yang bisa dinilai secara objektif oleh masyarakat.
