Anak Itu Meninggal Saat Negara Sibuk Menghitung Piring

Oleh: Muh. Shirli Gumilang
Ketua Tim Respon Darurat Pendidikan

Seorang anak di NTT meninggal Dunia karena permintaan buku dan pena tidak terpenuhi. Ia diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena. Berita ini bukan sekadar kabar duka. Ia adalah jeritan sunyi tentang kegagalan kita—sebagai negara, sebagai sistem, dan sebagai masyarakat—dalam melindungi anak-anak paling rentan.

Di saat yang hampir bersamaan, negara dengan penuh optimisme berbicara tentang kesiapan program Makan Bergizi Gratis. Anggaran disiapkan, dapur dirancang, piring dihitung. Namun ironi itu begitu telanjang: di tengah janji makanan bergizi, ada anak yang tidak memiliki alat paling dasar untuk belajar. Buku dan pena—simbol paling sederhana dari pendidikan—tak pernah sampai ke tangannya.

Sebagai Ketua Tim Respon Darurat Pendidikan, saya memandang peristiwa ini sebagai alarm keras. Ini bukan persoalan individu, bukan pula semata kegagalan orang tua atau sekolah. Ini adalah kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan yang bermartabat. Anak itu tidak mati karena lapar semata, tetapi karena kehilangan harapan, merasa tak dilihat, dan tak memiliki tempat aman untuk bertahan.

Kita sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum, nilai rapor, atau angka partisipasi. Pendidikan adalah soal rasa diterima. Soal keyakinan bahwa sekolah adalah ruang aman, bukan ruang yang mempermalukan kemiskinan. Ketika seorang anak tidak mampu membeli buku dan pena, lalu merasa lebih baik menghilang daripada terus menanggung malu, maka yang gagal bukan anak itu—yang gagal adalah kita semua.

Data memperjelas wajah krisis ini. Sekitar 4,1 juta anak dan remaja usia 7–18 tahun di Indonesia tidak bersekolah. Mereka bukan angka statistik. Mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil serta tertinggal. Mereka yang paling sering disebut dalam pidato, tetapi paling jarang disentuh kebijakan secara nyata.

Lebih menyakitkan lagi, remaja usia SMP (13–15 tahun) dari rumah tangga termiskin memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan remaja dari rumah tangga terkaya. Ini bukan anomali. Ini pola ketimpangan yang sudah lama kita ketahui, tetapi terus kita biarkan. Ketika kemiskinan bertemu dengan sistem pendidikan yang tidak peka, yang lahir adalah keterputusan—dan dalam kasus paling ekstrem, keputusasaan.
Di titik inilah, kritik terhadap pendekatan kebijakan menjadi tak terhindarkan. Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya berangkat dari niat baik. Tidak ada yang menafikan pentingnya pemenuhan gizi anak. Namun niat baik tidak cukup jika tidak dibarengi kepekaan terhadap realitas lapangan. Anak-anak tidak hidup dalam sektor-sektor kebijakan. Mereka hidup dalam satu kesatuan kebutuhan: makan, belajar, diterima, dan dilindungi.

Apa artinya perut kenyang jika anak tidak punya buku?
Apa artinya piring terisi jika tas sekolah kosong?
Apa artinya negara hadir jika kehadirannya tidak dirasakan oleh anak yang paling membutuhkan?
Ketika negara terlalu sibuk dengan program besar yang mudah dipamerkan, sering kali yang terlewat adalah kebutuhan kecil yang menentukan hidup atau matinya harapan seorang anak. Buku dan pena mungkin terlihat sepele di meja kebijakan, tetapi bagi anak miskin, keduanya adalah pintu masuk ke rasa percaya diri dan keberlanjutan hidup di sekolah.

Tragedi ini juga membongkar lemahnya sistem deteksi dini dan dukungan psikososial di sekolah dasar. Anak-anak tidak tiba-tiba putus asa. Ada proses panjang: rasa malu, ketakutan, penarikan diri, hingga keyakinan bahwa dirinya adalah beban. Pertanyaannya, di mana orang dewasa di sekelilingnya ketika tanda-tanda itu muncul? Di mana peran guru, sekolah, dan negara ketika seorang anak mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi layak diperjuangkan?

Sekolah terlalu sering dibebani target administratif, sementara fungsi paling mendasarnya—melindungi dan memahami anak—terpinggirkan. Padahal, bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekolah seharusnya menjadi ruang kompensasi, bukan ruang eksklusi. Tempat mereka merasa setara, bukan semakin disadarkan akan keterbatasan.
Negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Hadir bukan hanya lewat baliho program dan laporan anggaran, tetapi hadir sampai ke meja belajar anak-anak miskin. Hadir dengan memastikan dana bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. Hadir dengan menyederhanakan birokrasi bantuan. Hadir dengan memastikan tidak ada satu pun anak yang harus memilih antara bertahan di sekolah atau menjaga harga dirinya.

Sudah saatnya pemerintah berhenti memisahkan isu gizi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ke dalam kotak-kotak kebijakan yang tidak saling berbicara. Anak tidak hidup dalam fragmentasi kebijakan. Ketika satu kebutuhan diabaikan, yang runtuh bukan hanya capaian program, tetapi masa depan seorang manusia kecil.
Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. Bukan sekadar bahan perdebatan di media sosial, bukan pula empati sesaat yang cepat berlalu. Ini harus menjadi momentum evaluasi total: tentang bagaimana kita mendata kemiskinan, menyalurkan bantuan, membangun kepekaan di sekolah, dan merancang kebijakan yang benar-benar berpihak pada anak paling rentan.
Seorang anak telah pergi.
Ia tidak menuntut banyak.
Ia tidak meminta gizi seimbang berstandar nasional.
Ia hanya membutuhkan buku, pena, dan keyakinan bahwa kemiskinannya tidak membuatnya gagal sebagai manusia.

Jika tragedi ini tidak membuat kita marah, tidak membuat kita menggugat cara kita mengelola pendidikan, maka yang sesungguhnya mati bukan hanya seorang anak—melainkan nurani kita sebagai bangsa.