Bogor – Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Skistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejah-teraan sosial yang pantas dan memadai. Berdasarkan data dari Portal Pendidikan Kemendikbud Ristek dan EMIS Kemenag, sebanyak 2,06 juta orang atau 56% (dari total 3,7 juta orang) Guru di Indonesia merupakan Guru Honorer.

Anwar, Peneliti Lembaga Riset IDEAS, mengatakan jika sumber gaji bagi Guru Honorer sampai saat ini masih ditopang oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Hasil simulasi kami menunjukkan bahwa jika gaji Guru Honorer hanya ditopang 50-60% Dana BOS, maka secara nasional rata-rata gaji Guru Honorer SD adalah Rp1.200.000,” jelasnya. “Guru Honorer SMP Rp1.900.000, Guru Honorer SMA Rp2.700.000, Guru Honorer SMK  Rp3.300.000, Guru Honorer MI Rp780.000, Guru Honorer MTs Rp785.000, dan Guru Honorer MA Rp984.000. Bahkan, di banyak wilayah Kabupaten/Kota masih terdapat Guru Honorer yang memperoleh gaji kurang dari Rp500.000,” terang Anwar.

Oleh karena itu, menurut Anwar, untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer, catatan kebijakan ini merekomendasikan, dalam jangka panjang diperlukan adanya perbaikan dan pemadanan data baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk meminimalkan miskomunikasi dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat; dalam jangka pendek, kebijakan pemerintah Jakarta bisa dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah lainnya yaitu mengangkat seluruh Guru Honorer menjadi guru berstatus kontrak kerja individu (KKI); dalam proses meningkatkan kesejahteraan, perlu adanya pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Guru Honorer dan menjaga semangat mereka untuk menjadi pendidik dalam bentuk penguasaan teknologi, kurikulum, dan mengembangkan keterampilan pengajaran inovatif.